Catatan: Berpolitik

IMG_1560Suasana Pilkada DKI Jakarta 2017 kali ini enggak jauh berbeda dengan Pemilu dan Pilpres 2014 yang lalu, lagi-lagi masyarakat terutama netizen terpecah karena pilihan mereka masing. Kalau dulu, ada yang pro Jokowi karena merupakan sosok baru tetapi ada juga yang pro Prabowo karena masih menganggap bahwa di bawah pemerintahan militer, semuanya akan baik-baik saja. Nah kalau sekarang, ada yang pro Ahok karena dia dianggap membawa perubahan bagi Jakarta dengan cara yang tidak berkenan di hati banyak orang; ada juga yang anti Ahok karena dia bukan Muslim atau dianggap kasar, tidak pro wong cilik apalagi bohir-bohir nakal. And…. everyone is entitled to his/her opinion.

Menariknya, di era digital sekarang ini, banyak konstituen bisa menyampaikan pendapat mereka di muka umum melalui media sosial termasuk Facebook dan Twitter sebagai bentuk partisipasi mereka dalam politik Indonesia. Sayangnya, ada juga pengguna media sosial yang merasa jenggah dengan status atau postingan berkaitan dengan politik tersebut. Entah ada yang berkomentar “Ya elah, yang punya KTP Jakarta sih adem ayem aja,“, “Akh lebay deh orang-orang itu,” “analis politik dadakan“,”analis politik online” dan masih banyak lagi.

Melihat fenomena tersebut, saya bertanya pada diri saya sendiri “Apakah hanya orang tertentu saja yang boleh menyatakan pendapat mereka tentang pemerintah dan politik di negara ini? Siapa sajakah mereka? Lalu, kenapa yang lain dianggap tidak memiliki kualifikasi untuk berpolitik?”  Padahal bagi saya, hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Indonesia di mana selama 32 tahun lamanya masyarakat sudah dibungkam, dininabobokan dengan ‘kesejahteraan’ pada masa pemerintahan Soeharto. Selama ada sandang, pangan dan papan yang cukup, banyak masyarakat yang masa-bodo dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kroni-kroninya. Sedangkan, mereka bisa hidup enak dan bukan hanya cukup. Selain itu, kita juga enggak tahu kebijakan pemerintah apa saja waktu itu apalagi mempertanyakan  atau bersikap kritis terhadap kebijakan tersebut?! Mungkin, ketika anda mau buka suara saja alias bersikap kritis, anda bisa hilang atau mati.

Tetapi sejak turun Presiden Soeharto, pemerintah Indonesia jauh lebih transparan apalagi di era digital ini. Meskipun… ya meskipun…. masih banyak informasi pemerintah yang susah diakses oleh masyarakat walaupun ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Belum lagi banyaknya politisi yang berebut kursi kekuasaan untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya dengan obral janji selama kampanye. Di mana pada akhirnya masyarakat kadangkala disuguhi dengan pilihan antara buruk atau buruk sekali. Meskipun demikian, masyarakat masih bisa menggunakan hak pilih mereka tanpa tekanan.

Nah… dalam proses menentukan pilihan mereka, mereka akan berdiskusi atau bahkan berdebat dengan keluarga, tetangga, kawan atau rekan kerja tentang  alasan mengapa mereka memilih sosok tertentu sebagai pemimpin mereka; mengapa sosok A jauh lebih baik dari sosok B; mempertanyakan rekam jejak masing-masing dan sebagainya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kadang kala diskusi dan debat tersebut menjadi ajang saling cela, saling hina hanya karena berbeda pendapat saja atau saling memotong satu sama lain sehingga pesan tidak dapat disampaikan dengan sempurna.

Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa masyarakat kita belum dewasa dalam berpolitik dan bersikap kritis terhadap sekeliling kita. Banyak konsitituen yang bersikap apatis dan pragmatis selama ada makanan di meja, sandang yang cukup dan papan untuk berteduh tanpa mempertimbangkan dan atau mempertanyakan matang-matang kualitas pemimpinnya, padahal sebenarnya mereka bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Hal tersebut tentu tidak mengejutkan. Kenapa? Well karena banyak politisi yang obral janji aja.

So, menurut saya, biarkan saja orang membuat status tentang pemilu maupun pilkada. Dari situ kita tahu bagaimana masyarakat kita berpartisipasi dalam politik Indonesia; bagaimana peran media dalam politik Indonesia; apakah industri media berhasil mengedukasi masyarakat tentang pemerintah dan politik Indonesia atau justru mereka berpolitik sendiri; bagaimana masyarakat menerima pesan-pesan politik yang disampaikan melalui media; dan juga bagaimana masyarakat mengkonsumsi media di era digital ini.

Sebagaimana Pramoedya Ananta Toer pernah menuliskan dalam Rumah Kaca dari Tetralogi Pulau Buru “Dan selama ada yang diperintah dan memerintah, dikuasai dan menguasai, orang berpolitik. Selama orang berasa di tengah-tengah masyarakat, betapapun kecil masyarakat itu, dia berorganisasi

Ride the bus

Catatan: Tanpa Judul

Enggak usah heran kenapa Pilkada Jakarta mainnya kotor banget. Pendapatan daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 aja mencapai 44.20 Triliyun Rupiah. Provinsi mana coba yang bisa mendapatkan pendapatan sebesar itu? Jelaslah jadi rebutan. Buat saya, when it comes to politics, it is rarely about serving the society but about how they can get a slice of the political pie. Pilkada Jakarta menjadi topik yang sangat menarik karena ibu kota negara Republik Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Muslim, dipimpin oleh tokoh dari kelompok minoritas, Tionghoa dan Kristen.

Sebagaimana kita tahu bahwa Javasentrisme yang dimiliki oleh masyarakat dan/ atau politisi Indonesia itu masih tinggi banget. Pasti banyak yang masih ingat bahwa jaman Soeharto dulu, selain Indonesia dikuasai dan dipimpin oleh militer, Indonesia juga dikontrol oleh orang-orang dari Jawa Tengah selama 32 tahun lamanya. Bahkan menurut beberapa studi, peristiwa Malari pada tahun 1974 diduga dimotori oleh beberapa jendral dari Jawa Timur yang cemburu dengan jendral berasal dari Jawa Tengah karena selalu mendapatkan kepercayaan dari Soeharto.

Setelah turunnya Soeharto, militer mulai kehilangan kontrol atas negara Indonesia. Indonesia mulai dipimpin oleh masyarakat sipil termasuk Habibie, Gus Dur dan Megawati. Namun hal tersebut enggak berlangsung lama, tokoh militer kembali memimpin Indonesia dan kali ini berasal dari Jawa Timur. Bukan hanya itu saja, tokoh tersebut bisa dibilang outsider, enggak berbau Cendana apalagi Soekarno dan sosok tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono. SBY berhasil mengambil hati masyarakat Indonesia selama dua kali pemilu dan mempimpin Indonesia selama 10 tahun lamanya. Sayangnya perjalanan karir politik enggak mulus sama sekali di mana Parta Demokrat yang ia dirikan mengalami kejatuhan secara perlahan-lahan termasuk dengan kekalahan Fauzi Bowo dari Partai Demokrat di Pilkada Jakarta 2012 dan kekalahan Partai Demokrat di pemilu 2014 lalu. Namun sayangnya setelah 10 tahun berkuasa, SBY sepertinya kurang menikmati rasanya menjadi rakyat biasa apalagi kali ini yang berkuasa adalah lawan politiknya.

Nah di Pilkada DKI Jakarta kali ini, saya kaget waktu membaca berita bahwa Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan bahwa Partai Demokrat ingin agar DKI Jakarta dipimpin oleh sosok yang lebih baik dari Ahok. Kagetnya kenapa? Berita tersebut terdengar seolah SBY membenci Ahok. Tapi apa dosa Ahok pada Partai Demokrat dan SBY? Saya bisa paham sih kalau Prabowo dan Gerindra dendam dan marah pada Ahok karena Prabowo merasa ‘habis manis sepah dibuang’. Nah, kalau Ahok sama SBY? Kok kayaknya benci sampai ke ubun-ubun. Ada apa ya kira-kira?

Bisa jadi, SBY adalah satu politisi yang belum bisa menerima bahwa Indonesia dipimpin oleh orang di luar militer, di luar ‘Jawa’ dan di luar ‘Islam’. Mungkin beberapa politisi masih bisa menerima bahwa Indonesia dipimpin oleh masyarakat sipil selama dia Jawa dan Islam. Tapi kalau Tionghoa dan Kristen, banyak orang yang masih kalang kabut dan hal ini menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia yang sebenarnya mentalnya masih terjajah. Sebagaimana dituliskan dalam buku “Liem Sioe Liong’s Salim Group”, sentimen anti-China di mana sentimen anti-Cina muncul dan berkembang di kalangan pribumi terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Saat itu, Belanda merasa terancam dengan kehadiran dan pertumbuhan jumlah imigran dari China ke Hindia Belanda. Sayangnya, meskipun Indonesia merdeka, hal tersebut masih terus tertanam di kalangan masyarakat Indonesia hingga hari ini.

Oleh karena itu, kalau tokoh dari kelompok minoritas bisa memimpin ibu kota negara Republik Indonesia, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari Indonesia akan dipimpin oleh tokoh dengan latar belakang yang sama (kelompok minoritas) karena masyarakat mulai menilai pemimpin dari kualitasnya dan bukan bungkusnya saja. Tentu saja, orang-orang yang masih menganut Java sentrisme tentu enggak suka dengan hal ini. Hence, they will do anything necessary untuk menjegal orang-orang yang bukan Jawa dan bukan Muslim untuk memimpin Indonesia dan dicintai oleh masyarakatnya. Tapi… namanya juga politik. Isu beginian akan terus dimanfaatkan oleh para politisi yang menginginkan kekuasaan. Apalagi kalau masyarakatnya kurang berpendidikan dan enggak kritis. Laku deh isu beginian. Ya kan?

Masih ingat kasus Antasari Azhar kan? Kalau  Antasari, yang diduga punya bukti kuat kecurangan Pilpres 2009 saja bisa berakhir di penjara dengan vonis 18 tahun penjara (lebih ringan dari tuntutan JPU yang menginginkan hukuman mati), maka cara yang serupa pun dapat dilakukan terhadap Ahok dengan skenario yang berbeda. Ya toh?

FYI, Antasari yang divonis 18 tahun penjara pada tahun 2010 lalu akan akan bebas bersyarat pada tanggal 10 November nanti.

Ride the bus

Catatan: Masih Terjajah

Dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini, lagi-lagi kita disuguhi sentimen anti-Cina. Saya selalu penasaran kenapa banyak masyarakat kita yang tidak menyukai etnis Tionghoa? Apa salah mereka? Saya mendapatkan pencerahan dari buku yang saya baca “Liem Sioe Liong’s Salim Group”.

Dalam buku tersebut, penulis mencatat analisis Pramoedya Ananta Toer tentang sentimen anti-China di mana sentimen anti-Cina muncul dan berkembang di kalangan pribumi terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Saat itu, Belanda merasa terancam dengan kehadiran dan pertumbuhan jumlah imigran dari China ke Hindia Belanda. Padahal sebenarnya imigran China sudah datang ke Sumatera sejak tahun 942, mereka berintegrasi dengan masyarakat setempat, memperkenalkan alat pertanian moderen guna menyempurnakan teknik pertanian yang sudah ada dan masyarakat tidak pernah memiliki masalah dengan mereka sama sekali. Kedekatan dan pertumbuhan jumlah imigran China itulah yang menjadi momok bagiBelanda, maka sejak itu Belanda mulai membuat peraturan yang diskriminatif bagi komunitas Tionghoa, termasuk membatasi jumlah imigran China ke Hindia Belanda. Sayangnya sentimen anti China tersebut tidak berakhir dengan berakhirnya penjajahan Belanda, justru dilestarikan dan terus diterapkan oleh Pemerintah Indonesia yang katanya merdeka dari masa ke masa. Akhirnya masyarakatpun sudah terbiasa untuk ‘membenci’ komunitas Tionghoa

Benar kata Pram di tetralogi Bumi Manusia, orang Indonesia tidak pernah memiliki dan memegang teguh nilai dan prinsip mereka sendiri; alhasil baik Pemerintah (dulu berupa kerajaan) dan rakyat mudah dipengaruhi oleh nilai dan budaya luar. Hal ini dapat dilihat dari perubahan agama di nusantara dari abad ke abad. Ada saudagar Hindu masuk, kerajaan di Nusantara mulai menganut Hindu; Budha masuk, mereka berubah menjadi Buddha; Islam masuk mereka berubah menjadi Islam dan seterusnya. Agama-agama tersebut diadopsi oleh kerajaan (Pemerintah) dan digunakan untuk mengontrol masyarakatnya.

Dari dua poin tersebut, nampak jelas bahwa penggunaan isu SARA terutama agama dan golongan dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini menunjukkan pada kita bahwa kita masih terjajah secara pikiran dan belum dewasa dalam berdemokrasi. Entah sampai kapan hal ini akan terus terjadi di Indonesia. Sangat disayangkan.

Ride the bus