Catatan: Aku Ra Po PO

Beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Bangladesh. Dalam kunjungannya Presiden Jokowi melakukan berbagai pertemuan bilateral termasuk dengan Perdana Menteri Bangladesh Skheih Hasina untuk membicarakan kerja sama di bidang ekonomi di Dhaka. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kunjungannya ke kamp pengungsi Rohingnya di Cox’s Bazar Distric. Sayangnya, Presiden tidak berkesempatan melakukan dialog dengan komunitas Indonesia di Dhaka. Padahal ada kurang lebih 400 WNI di Bangladesh dengan problematika dan kisahnya masing-masing. Well, kita sempat berebut undangan dan berdrama ria untuk ‘penyambutan’ yang ternyata hanya berlangsung kurang dari 5 menit dan hanya untuk bilang “Hallo Pak Presiden” atau “Selamat sore” Ha ha ha What a joke?!– Mungkin beberapa tak masalah yang penting foto dengan Presiden Jokowi tapi tak ada outcome berharga selain sehelai foto.

Saya kemudian menduga, berpikir dan bertanya pada diri saya sendiri “Apakah ini karena profil WNI yang ada di Dhaka sehingga Presiden tidak dijadwalkan untuk berdialog dengan masyarakat? Buat apa?” Boleh dikatakan bahwa sebagian besar WNI yang tinggal di Bangladesh adalah mantan pahlawan devisa yang kemudian menikah dengan sesama pahlawan devisa Bangladesh yang mereka temui di Saudi, Malaysia atau Singapura dan kemudian hijrah ke Bangladesh. Namun berhubung mereka tak lagi berkontribusi bagi negara atau malah bisa jadi beban negara jadi tak penting untuk dilakukan dialog. Ya toh? Buat apa?

Padahal banyak topik yang bisa dibicarakan seperti : banyak sekali dari mereka yang merupakan perempuan tangguh bahkan beberapa dari mereka berusaha memperkenalkan makanan seperti tempe rumahan. Namun karena keterbatasan finansial, usaha mereka hanya itu-itu saja. Sedangkan potensial vegetarian di Asia Selatan pun besar. Akh siapa peduli toh?! Lagipula, dulu saja kabarnya kantin KBRI Dhaka sangat terkenal di antara komunitas ekspatriat karena enaknya makanan Indonesia. Tapi sayang, kabarnya dubes saat itu malah malu karena KBRI Dhaka lebih dikenal kantinnya. Oh well, berarti ada yang salah dong dengan kinerja dubes sampai-sampai yang dikenal hanya kantinnya. Sedangkan banyak negara di dunia maju, KBRI difasilitasi untuk mempromosikan makanan Indonesia. Ingatkan bahwa Pak Presiden ingin makanan Indonesia dikenal. Tapi ya itu, it’s not a million dollar bussines jadi buat apa? Apa untungnya? Belum lagi banyak kisah KDRT.

Dan tentu saja, profil WNI Dhaka tentu sangat berbeda dengan profil diaspora yang berada di Australia atau Amerika di mana sebagian besar merupakan pekerja kantoran atau mahasiswa. Namun tentu juga berbeda dengan profil diaspora Indonesia yang berada di Korea Selatan atau Hong Kong. Tentu menjadi seorang pemimpin negara sangatlah sibuk, mau merem pun susah. Namun jika presiden bisa berdialog dengan komunitas Indonesia di negara maju, kenapa tidak bertemu dengan mereka yang tinggal di negara dunia ketiga? Jangan hanya berinteraksi dengan wong cilik saat kampanye saja atau di dalam negeri, banyak wong cilik kita yang berada di luar negeri. Apalagi sebentar lagi Pemilu 2019, Fadli Zon saja melakukan dialog dengan WNI di sini meskipun kami tak boleh bertanya beberapa hal. Setidaknya ada kekayaan! Jadi jangan diskriminatif. Kalau Bapak membela Rohingnya yang diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah Myanmar, kenapa juga melakukan yang sama terhadap masyarakatnya sendiri meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sederhana saja!

Anyway, ini hanya sebuah buah pikiran, kritik dan masukan bagi pemerintah Indonesia dari segala level. Jangan mudah tersinggung dan dimasukkan dalam hati. Justru seharusnya menjadi masukkan.

Tabik!

Ride the bus

Indonesia: Death Row and Drug World

Indonesia will soon make another international headline as the Attorney General Office has been preparing the execution of drug convicts after executing 14 drug convicts last year. Despite the fact AGO has not published the names and the dates,  Beritasatu TV has reported the names of nine drug convicts who would be executed within weeks.

As many of you might be aware that under President Joko “Jokowi” Widodo’s administration, the Indonesia government has declared war on drugs. President Jokowi stated that he refuses to grant any presidential clemency requested by drug convicts. As a result, any drug convicts, who have been sentenced to death by the court, would be executed. The government believe that capital punishment would give a deterrent impact and eventually stop drug trafficking in Indonesia. Nevertheless, this step has triggered controversy both in the national and international level.

Many argue that capital punishment is not the answer to the drug problem in the country and it is considered against human right. The government ignores the noise and carries the punishment anyway. As a sovereign state, Indonesia has its rules and regulations which could be implemented. The only way to stop capital punishment is by urging the government to revoke the capital punishment from the regulation. Yet, as I listened to the national radio program, many people actually also support the government decision to execute the drug convicts to tackle the drug problem because it is worrying.

Interestingly enough, some media reported how inhumane Indonesian government is because the government of Indonesia did not give notification about their execution to the convicts as well as the family. Is it true? I doubt it. Hence, it got me wondering “If some want to defend the drug dealers and trafficker from being executed, what do we really know about those drugs convicts? Should we have sympathy toward them?” I do not know.

So last month, I came across to two books titled “Hotel K: The Shocking Inside Story of Bali’s Notorious Jail” and “Snowing in Bali: The Incredible Inside Account of Bali’s Hidden Drug World” at a bookstore in Ngurah Rai Airport Bali. I found the title and cover very interesting. I read the blurb. It seems to be juicy, it is about crimes, drugs, sex and politics in Indonesia. I decided to buy two of them.

Yet, I was actually bit sceptical because of this book was part of a trilogy written by Australian author Kathryn Bonella who wrote “No More Tomorrows Schapelle Corby“. You might wonder “And so?

Well, Schapelle Corby was a convicted drug runner, who was found guilty of smuggling 4.2 kg of marijuana into Bali in 2004.  Denpasar District Court sentenced Corby 20 years imprisonment on May 2005. Since then, she has consistently claimed that she was innocent and fought for her release by filing appeals, judicial reviews as well as request for presidential clemency. On March 2010, she filed presidential clemency claiming that she has been suffering from mental illness. She eventually won the presidential pardon under the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono on February 2012. She was then released on February 2014 but must remain in Indonesia to July 2017.

The thing is rumour has it that the release of Corby was actually part of government deal whereby the SBY government had struck a deal with the Australian government to extradite an Indonesian fugitive Adrian Kiki Ariawan, a graft convict who fled to Australia in 2003. However, former Vice Minister of Law and Human Rights Denny Indrayana denied that the extradition of Adrian Kiki Ariawan had something to do with the release of Schapelle Corby.

Unfortunately, I have a conspiratorial mind and I was suspicious. I said to myself, perhaps these books are actually forms of pressure to the Indonesian government to release Corby. Is it possible? But who is Corby? How important she is?  Was she a mule or a horse? Was she really a victim? Or did she play a victim? Is it a way for a convict drug dealer to escaping heavy punishment by claiming that they are suffering from mental illness?

And by the way, one of her lawyers was Hotman Paris. How much did she pay him? Is she coming from a filthy rich family? How could she afford him? Where is the money coming from? Or is this book just a form of comprehensive criticism to the Indonesian justice system?

I must say that it is hard to tell. Everyone has their own story. Everyone has their own agenda. We cannot just buy her stories through media, including books. Right?

So I began to read these books to find the answers and the red line. Instead of finding the answers, I actually start to have more questions. Yet, I must say that these books are eye-opening and easy to read for non-English speaker. If you want to know further, you can check my upcoming post on “Hotel K: The Shocking Inside Story of Bali’s Notorious Jail” and “Snowing in Bali: The Incredible Inside Account of Bali’s Hidden Drug World“‘s review.

Ride the bus