Catatan: Berpolitik

Suasana Pilkada DKI Jakarta 2017 kali ini enggak jauh berbeda dengan Pemilu dan Pilpres 2014 yang lalu, lagi-lagi masyarakat terutama netizen terpecah karena pilihan mereka masing. Kalau dulu, ada yang pro Jokowi karena merupakan sosok baru tetapi ada juga yang pro Prabowo karena masih menganggap bahwa di bawah pemerintahan militer, semuanya akan baik-baik saja. Nah kalau sekarang, ada yang pro Ahok karena dia dianggap membawa perubahan bagi Jakarta dengan cara yang tidak berkenan di hati banyak orang; ada juga yang anti Ahok karena dia bukan Muslim atau dianggap kasar, tidak pro wong cilik apalagi bohir-bohir nakal. And…. everyone is entitled to his/her opinion.

Menariknya, di era digital sekarang ini, banyak konstituen bisa menyampaikan pendapat mereka di muka umum melalui media sosial termasuk Facebook dan Twitter sebagai bentuk partisipasi mereka dalam politik Indonesia. Sayangnya, ada juga pengguna media sosial yang merasa jenggah dengan status atau postingan berkaitan dengan politik tersebut. Entah ada yang berkomentar “Ya elah, yang punya KTP Jakarta sih adem ayem aja,“, “Akh lebay deh orang-orang itu,” “analis politik dadakan“,”analis politik online” dan masih banyak lagi.

Melihat fenomena tersebut, saya bertanya pada diri saya sendiri “Apakah hanya orang tertentu saja yang boleh menyatakan pendapat mereka tentang pemerintah dan politik di negara ini? Siapa sajakah mereka? Lalu, kenapa yang lain dianggap tidak memiliki kualifikasi untuk berpolitik?”  Padahal bagi saya, hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Indonesia di mana selama 32 tahun lamanya masyarakat sudah dibungkam, dininabobokan dengan ‘kesejahteraan’ pada masa pemerintahan Soeharto. Selama ada sandang, pangan dan papan yang cukup, banyak masyarakat yang masa-bodo dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kroni-kroninya. Sedangkan, mereka bisa hidup enak dan bukan hanya cukup. Selain itu, kita juga enggak tahu kebijakan pemerintah apa saja waktu itu apalagi mempertanyakan  atau bersikap kritis terhadap kebijakan tersebut?! Mungkin, ketika anda mau buka suara saja alias bersikap kritis, anda bisa hilang atau mati.

Tetapi sejak turun Presiden Soeharto, pemerintah Indonesia jauh lebih transparan apalagi di era digital ini. Meskipun… ya meskipun…. masih banyak informasi pemerintah yang susah diakses oleh masyarakat walaupun ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Belum lagi banyaknya politisi yang berebut kursi kekuasaan untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya dengan obral janji selama kampanye. Di mana pada akhirnya masyarakat kadangkala disuguhi dengan pilihan antara buruk atau buruk sekali. Meskipun demikian, masyarakat masih bisa menggunakan hak pilih mereka tanpa tekanan.

Nah… dalam proses menentukan pilihan mereka, mereka akan berdiskusi atau bahkan berdebat dengan keluarga, tetangga, kawan atau rekan kerja tentang  alasan mengapa mereka memilih sosok tertentu sebagai pemimpin mereka; mengapa sosok A jauh lebih baik dari sosok B; mempertanyakan rekam jejak masing-masing dan sebagainya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kadang kala diskusi dan debat tersebut menjadi ajang saling cela, saling hina hanya karena berbeda pendapat saja atau saling memotong satu sama lain sehingga pesan tidak dapat disampaikan dengan sempurna.

Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa masyarakat kita belum dewasa dalam berpolitik dan bersikap kritis terhadap sekeliling kita. Banyak konsitituen yang bersikap apatis dan pragmatis selama ada makanan di meja, sandang yang cukup dan papan untuk berteduh tanpa mempertimbangkan dan atau mempertanyakan matang-matang kualitas pemimpinnya, padahal sebenarnya mereka bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Hal tersebut tentu tidak mengejutkan. Kenapa? Well karena banyak politisi yang obral janji aja.

So, menurut saya, biarkan saja orang membuat status tentang pemilu maupun pilkada. Dari situ kita tahu bagaimana masyarakat kita berpartisipasi dalam politik Indonesia; bagaimana peran media dalam politik Indonesia; apakah industri media berhasil mengedukasi masyarakat tentang pemerintah dan politik Indonesia atau justru mereka berpolitik sendiri; bagaimana masyarakat menerima pesan-pesan politik yang disampaikan melalui media; dan juga bagaimana masyarakat mengkonsumsi media di era digital ini.

Sebagaimana Pramoedya Ananta Toer pernah menuliskan dalam Rumah Kaca dari Tetralogi Pulau Buru “Dan selama ada yang diperintah dan memerintah, dikuasai dan menguasai, orang berpolitik. Selama orang berasa di tengah-tengah masyarakat, betapapun kecil masyarakat itu, dia berorganisasi

signature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s